LENSAPUBLIKASI, GUNUNG SITOLI. Perekrutan Anggota Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) oleh Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) di Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli, diduga menyalahi aturan.
Pasalnya, nama PKD yang diluluskan tidak memenuhi syarat dan ketentuan sesuai peraturan Bawaslu Nomor 19 tahun 2019 sebagaimana diubah pada nomor 8 tahun 2019.
Dalam peraturan tersebut disebutkan pada Poin 15 Ayat C wajib turut melampirkan fotocopi Ijazah terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan foto copi ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli.
Namun pada nama-nama yang diluluskan mulai dari seleksi administrasi sampai pada penetApan pada tanggal 12 Maret 2020 tampak diketahui ada yang diluluskan di duga menggunakan Ijazah palsu dan belum terlegalisir.
Selain itu dalam proses penerimaan Anggota Pengawas Kelurahan/Desa oleh pengawas pemilu Kecamatan Gunungsitoli Idanoi itu dinilai ada beberapa misteri terselubung, mulai dari ketidak transparanan serta di duga keras mengutamakan titipan atau jatah dari kelompok tertentu.
"Harusnya Panwascam Gunungsitoli Idanoi itu mempublikasikan hasil nilai tes Wawancara kemarin demi menjaga transparansi dan keterbukaan informasi publik agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Panwascam khususnya di Gunungsitoli idanoi semakin kuat dan menjadi acuan kedepan bagi pelamar PKD yang tidak lulus itu" kata salah satu peserta PKD YL saat dikonfirmasi oleh Pewarta Media ini, senin (16/03/2020).
Ia menyebut setelah mengetahui dan mempublikasikan ke beberapa saluran media adanya yang lulus yang diduga menggunakan ijazah palsu itu dan belum terlegalisir, pimpinan Panwascam Gunugsitoli idanoi itu, kembali merubah penetapannya yang dikeluarkan tertanggal 12 Maret 2020 yang akhirnya mengeluarkan kembali penetapannya dengan nama pemenang yang lain dengan dasar klarifikasi dan penilaian adminstrasi tertanggal 14 Maret 2020.
"Kalau seperti ini, kesan nepotismenya sangat kental, bagaimana jika contoh kasus ini tidak saya publikasikan ke beberapa media, tentu semua akan mulus seenak perutnya, ini seolah terkesan menjaga titipan kelompok tertentu tidak netral, serta semacam sudah ada kepastian siapa saja yang lulus, intinya tes yang diadakan oleh Panwascam Gunungsitoli idanoi itu tidak murni dan jelas-jelas terindikasi hanya sebatas formalitas semata" Kata Yl dengan nada kesal.
Selanjutnya, Pewarta Media ini juga mendapati masyarakat yang namanya dirahasiakan, menyatakan bahwa merasa aneh ada suami istri sesama penyelenggara pemilu yang dinyatakan lulus.
"Aneh ya, ada suami istri sebagai Penyelenggara pemilu untuk Pilkada tahun 2020 ini, dimana inisial Yh (istri) menjabat sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) sedangkan EG (suami) juga menjabat sebagai Pengawas Kelurahan/Desa (PKD).
Atas hal itu, sangat jelas tidak bisa, sesuai dengan persyaratan pada pengumuman sebelumnya dengan Nomor 13 menyebutkan bahwa tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu." jelasnya.
Peserta PKD dan masyarakat sangat berharap kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Gunungsitoli juga kepada Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP) meminta untuk memperhatikan terkait mekanisme pada perekrutan PKD yang dilakukan oleh Panwascam Gunungsitoli Idanoi itu, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kedepan tidak menilai negatif.
Terpisah, Ketua Pengurus Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) wilayah Kepulauan Nias, Arro Zebua, SE yang dikabarkan terkait beberapa polemik perekrutan PKD tersebut di Gunungsitoli idanoi mengatakan sangat prihatin atas kinerja Ketua dan Jajaran Komisioner Panwascam Gunungsitoli idanoi itu, yang tidak penuh dengan kehati-hatian dan ketelitian terkait administrasi masing-masing calon PKD.
"Apapun alasannya ini jelas-jelas menyalahi dan mengangkangi aturan dan perundang-undangan yang berlaku, saya berharap melalui pemberitaan ini Bawaslu Kota Gunungsitoli tidak bungkam seribu bahasa dan segera mencopot Gelizama Laowo selaku Ketua Panwascam Gunungsitoli idanoi. Kami mendorong peserta PKD untuk lebih berani menyuarakan kebiasaan buruk ini melalui pelaporan resmi kepada DKPP dan jika memungkinkan bilamana tidak dihiraukan aksi turun jalan dihalaman kantor Bawaslu Kota Gunungsitoli segera diagendakan" pintanya demikian (Red)
