LENSAPUBLIKASI, JAKARTA. Pelayanan yang cepat, tepat dan bersih dari praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) merupakan target yang ingin diraih untuk meningkatkan wibawa dan citra Polri dengan mencanangkan Zona Integritas (ZI).
Begitu yang disampaikan oleh Asisten Sumber Daya Manusia (ASSDM) Polri Irjen Pol Eko Indra Heri dalam acara Pencanangan Program Zona Integritas Polri di SSDM Polri di Gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta, Rabu (12/2).
"Ini merupakan titik awal dimulainya zona integritas. Sebenarnya kita sudah melakukan hal ini tapi secara formal kita belum mendapat predikat ini,” kata Eko Indra.
Dalam acara ini, SSDM Polri juga melakukan penandatanganan fakta integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang disaksikan langsung oleh ketua KPK Firli Bahuri, Ketua BPK Agung Firman Sampurna serta perwakilan dari Ombudsma RI.
"SSDM Polri berkeyakinan siap untuk membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM dengan langkah-langkah antara lain membangun komitmen bersama yang bebas dari KKN dan meningkatkan pelayanan yang berbasis teknologi informasi," tegas Eko.
Untuk langkah kongkritnya, Eko Indra menekankan bakal menginventarisasi kewajiban LHKPN bagi seluruh Perwira Menengah dan Perwira Tinggi Polri.
“Kami akan laporkan ke bapak ketua KPK," imbuhnya.
Eko juga menyinggung soal transparansi dalam perekrutan dan promosi jabatan yang dilakukan SSDM Polri. Transparansi dalam hal itu kata Eko perlu dibantu pihak lain di luar SSDM Polri.
"Memang 90 persen konsumen kita adalah internal, tapi 10 persen adalah orang eksternal, oleh karena itu pembangunan zona integritas ini tidak bisa dibangun sendiri," pungkasnya.
